Oleh: Nur Rachmansyah
Pada pertengahan tahun 2012 Indonesia telah
digemparkan oleh isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hampir semua Media masa
membahas tentang rencana kebijakan pemerintah tersebut. Banyak pengamat politik
maupun pengamat ekonomi turut berkomentar terhadap isu kenaikan BBM ini. Baik
dari pihak pemerintah, maupun dari pihak yang kontra terhadap kebijakan
pemerintah ini, sama-sama memiliki rasionalisasi. Menteri Keuangan Agus
Martowardojo, ketika itu memaparkan, sejumlah alasan mengapa harga BBM
bersubsidi harus naik. Salah satunya karena ada lonjakkan konsumsi oleh
masyarakat. Lonjakan konsumsi ini disebabkan harga BBM bersubsidi di Indonesia
yang terbilang murah. Kemudian membuat ketimpangan (disparitas) yang kemudian
membuat pemerintah ingin mengoreksi kembali kebijakan subsidi BBM.(tempo.com:2012)
Murahnya harga BBM pun mengakibatkan banyaknya penimbunan dan penyelundupan. Inilah
yang membuat konsumsi BBM masyarakat melonjak. Masyarakat yang sebenarnya mampu
beli BBM nonsubsidi juga tergiur menggunakan BBM bersubsidi karena selisih
harga yang amat jauh. Hal tersebut mengakibatkan tidak sehatnya Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).
Dari pihak yang kontra berpendapat dampak dari
kenaikan BBM akan menghambat pertumbuhan
ekonomi. Karena akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi
akibat komponen biaya yang naik. Kenaikan harga barang dan jasa dikhawatirkan
akan menimbulkan inflasi ekonomi. Tidak bisa dipungkiri memang, BBM merupakan
unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang serta dalam bidang jasa.
Kebijakan pemerintah
mengenai kenaikan BBM ini, sungguh menyita perhatian hampir semua elemen
gerakan, mulai dari mahasiswa, buruh, LSM, bahkan partai politik sekali pun.
Terhitung semenjak rencana kenaikan BBM digulirkan oleh pemerintah, aksi
demonstrasi terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan dibeberapa tempat di Daerah, aksi
sudah sampai berakhir dengan kericuhan. Tidak terkecuali di Yogyakarta, ketika
itu banyak sekali eleman gerakan yang melakukan aksi menolak kenaikan BBM.
Hampir setiap harinya, jalanan di sekiitar Malioboro, Kota Yogyakarta dipenuhi
oleh para aktivis dari berbagai macam gerakan.
Himpunan Mahasiswa
Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Yogyakarta juga ketika itu
mengambil sikap untuk menolak kenaikan BBM. Ketika itu teman-teman kader dari
HMI Kordinator Komisariat (KorKom) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga. Lebih dahulu mengambil sikap dengan turun aksi ke jalan. Teman-teman
dari HMI UIN juga ketika itu mengajak kader-kader dari komisariat lain untuk
bergabung bersama mereka. Maka ketika itu cukup banyak kader dari HMI Fakultas
Hukum (HMI FH UII) ikut turun aksi dengan teman-teman HMI UIN. Tetapi aksi yang
dilakukan oleh teman-teman HMI UIN tidaklah bersama dengan HMI Cabang
Yogyakarta. Karena memang secara organisatoris pengurus HMI Cabang Yogyakarta
ketika itu belum mengambil sikap dan keputusan terhadap kenaikan BBM.
Memang secara Internal di HMI Cabang
Yogyakarta ketika itu, telah terjadi perbedaan pendapat diantara beberapa
komisariat. Ada beberapa komisariat yang kadernya tidak bulat menyepakati tentang
penolakan kenaikan BBM. Terutama ialah komisariat-komisariat yang berbasic ekonomi. Yang saya ketahui, alasan
perhitungan ekonomi yang membuat teman-teman dari Komisariat Ekonomi menerima
kenaikan BBM.
Beberapa kali diskusi
diadakan oleh Bidang Kajian Strategis (Kastrat) HMI Cabang Yogyakarta untuk mendalami dan mengkaji
kebijakan pemerintah mengenai kenaikan BBM. Sampai juga saatnya dari Bidang
Perguruan Tinggi Kemasyarakatan dan Jaringan (PTKJ) HMI Cabang Yogyakarta mengadakan
konsolidasi untuk menolak kenaikan BBM. Dalam konsolidasi, saya yang ketika itu
mewakili HMI FH UII, menyampaikan pendapat menolak keras kebijakan pemerintah menaikkan
BBM. Karena bagi saya bukanlah masalah hitung-hitungan ekonomi saja yang
menjadi pertimbangan dalam mencabut subsidi BBM. Tetapi masalah kemanusiaan,
karena tentu apabila BBM benar-benar dinaikkan maka akan berakibat bahan pokok
juga akan naik. Ini akan berdampak buruk bagi masyarakat kecil.
Aliansi
HMI Dipo dan HMI MPO
Kami pun turun ke jalan
melakukan aksi demonstrasi bergabung dengan berbagai organ gerakan lain. Ada
beberapa aliansi besar yang menaungi kumpulan gerakan ketika itu, dan yang
paling menonjol ada dua. Yang pertama ialah Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dan
yang kedua Front Perjuangan Rakyat (FPR). HMI sendiri tergabung dalam FPR, dengan
banyak teman-teman dari elemen ‘kiri’ di dalamnya. Ternyata HMI yang tergabung
dalam aliansi FPR ini tidak hanya perwakilan dari satu HMI saja. Tidak hanya
dari HMI (MPO) saja atau pun dari HMI (Dipo) saja. Tetapi kedua-dua HMI telah
bergabung dalam satu aliansi. Sepanjang pengalaman saya di HMI, ini merupakan
momentum yang langka. Kedua saudara kandung yang telah lama berpisah dan
memiliki stuktur masing-masing mulai dari tingkatan Komisariat sampai Pengurus
Besar (PB) bisa bersatu dalam satu aliansi.
Memang telah menjadi
rahasia umum dikalangan kader HMI, apabila HMI itu telah terpecah menjadi dua.
Ini tidak lepas dari sejarah dan dinamika HMI ketika pada masa pemerintahan Orde
Baru yang menerapkan kebijakan ‘asas tunggal’. Di internal HMI ketika itu
terjadi perpecahan faksi, antara yang menerima asas tunggal dan yang menolak
asas tunggal. Faksi HMI yang menolak asas tunggal kemudian mendeklarasikan
dengan nama HMI Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO). Kemudian faksi HMI
yang menerima biasa disebut dengan (HMI Dipo), karena kebetulan sekretariat
pusatnya bertempat di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Ternyata
HMI Bisa menyatu
Menjelang puncak aksi
dari kenaikan BBM kami dari HMI-MPO ketika itu mengambil keputusan untuk
menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY). Bersama teman-teman dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
(GMNI), HMI-MPO melakukan aksi dari pagi hingga malam di gedung DPRD DIY.
Saya dipertengahan aksi
pendudukan gedung DPRD, memutuskan untuk berkeliling Yogyakarta. Dengan maksud
melihat titik-titik demonstrasi yang ada di Yogyakarta. Ketika saya menuju ke
kampus UIN, ternyata di depan kampus UIN sudah terjadi pemblokiran jalan oleh
masa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Kemudian tidak lama
setelah saya datang di UIN, ada
segerombolan massa yang baru datang menuju aksi kawan-kawan PMII dan berniat
untuk bergabung. Saya melihat massa yang baru datang tersebut membawa atribut
HMI. Disitu saya kemudian menyapa salah satu massa aksi yang datang, dan
bertanya “dari mana”? Kemudian mereka menjawab berasal dari HMI Korkom UII.
Tanpa diberitahu pun saya langsung mengetahui bahwa teman-teman HMI ini berasal
dari HMI Dipo.
Sampai pada aksi puncak,
kami dari aliansi FPR berkumpul di Abu Bakar Ali dan dan kemudian long mach menuju titik Nol. Sepanjang
aksi, semua elemen gerakan menyampai orasinya masing-masing, tidak terkecuali
HMI-MPO dan HMI-Dipo. Saya melihat ketika itu massa terbesar ialah berasal dari
kedua HMI. Hampir seluruh titik nol itu diwarnai dengan atribut hijau-hitam,
warna kebanggaan dari HMI.
Dari aksi tersebut, hal
yang paling menarik dan berkesan di hati saya ketika pada saat selesai aksi.
dikala elemen gerakan dalam Aliansi, memutuskan untuk membubarkan diri. Tetapi
ternyata, koodinator lapangan (korlap) dari HMI-MPO, saudara Reza Vahlevi
mengatakan, massa aksi dari HMI untuk tidak membubarkan diri dulu, baik dari
HMI-MPO maupun dari HMI-Dipo. Seluruh massa dari kader HMI ketika itu kemudian
melakukan doa bersama. Dan dilanjutkan dengan sama-sama menyanyikan hymne HMI.
Maka ketika menyanyikan hymne HMI, seluruh kader HMI tidak peduli dari HMI-MPO
maupun HMI-Dipo saling berpegangan tangan dan berangkulan. Saya sangat terharu
sekali dengan kejadian ini. Akhirnya saya bisa berangkulan dengan saudara yang
sebenarnya sama-sama mengalir darah hijau-hitam.
Maka, tidak peduli
bagaimana pertentangan struktural antara HMI-MPO dan HMI-Dipo. Tetapi kami
secara nyata di Cabang Yogyakarta HMI pernah saling berangkulan bersama. Di
hati kecil saya sering bertanya entah kapan HMI akan menyatu? Maka kita
semualah sebagai kader HMI yang akan menjawabnya.
